Jakarta – Humas BKN, Berdasarkan keputusan rapat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tanggal 26 November 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan jadwal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019. Pengumuman jadwal disampaikan melalui Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 205-4/99 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019.
Plt Kepala Biro Humas BKN, Paryono menyebutkan untuk pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS dimulai pada 12 Desember dan diagendakan berlangsung hingga 16 Desember 2019 mendatang. “Keputusan Panselnas melalui Surat Kepala BKN tersebut, terjadwal pengumuman seleksi administrasi sudah mulai dilakukan hari ini. Silakan pelamar dapat mulai melihat pengumuman hasil administrasi di portal SSCASN dan website masing-masing instansi,” terangnya.
Paryono menambahkan bahwa penutupan pendaftaran daring (online) di beberapa instansi terakhir dilakukan pada 10 Desember. Lanjutnya bahwa dalam Surat Kepala BKN tersebut, Panitia Seleksi instansi pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi berkas paling lambat tanggal 12 Desember 2019 sebelum menyampaikan hasil seleksi administrasi ke pelamar.
Selengkapnya jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2019 dapat melihat pada infografis berikut
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI : 12 s/d 16 Desember 2019
- Masa Sanggah 16 sd 26 Desember 2019
- Pelaksanaan SKD 27 January sd 28 Februari 2020
- Pengumuman Hasil SKD 22 sd 23 MAret 2020
- pelaksanaan SKB 25 Maret 2020 sd 10 April 2020
- Penyampaian Hasil seleksi 27 sd 30 April 2020
- Pengumuman Hasil seleksi 1 Mei 2020
- Penerapan NIP 1 Mei sd 15 Juni 2020
Selanjutnya untuk masa sanggah, Paryono mengingatkan bahwa pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi dapat menyampaikan masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pascapengumuman seleksi administrasi. Kemudian instansi dapat mengumumkan kembali maksimal 7 (tujuh) hari setelahnya. “Perlu diketahui masa sanggah bukan waktu untuk memperbaiki kesalahan saat pendaftaran, silakan siapkan dokumen/berkas yang valid ketika melakukan sanggahan ke instansi,” imbaunya.
Untuk total pelamar seleksi CPNS, terhitung ada 4.197.218 pelamar telah submit pendaftaran dari total 4.433.029 yang mengisi formulir. Selain itu BKN sudah mengumumkan bahwa pelamar sudah dapat melihat total pelamar yang submit pada setiap formasi di menu info lowongan dalam portal https://sscndata.bkn.go.id/spf mulai tanggal 11 Desember 2019 pukul 10:00 WIB
inticerita.com
11:12 AM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
CPNS wajib tau jadwal Pelaksanaan SKD dan SKB CPNS 2019
Posted by Inti Cerita on Friday, December 13, 2019
Lombok Barat, 11 Desember 2019 - Bila mendengar kata perang, tentu yang terlintas kesan menyeramkan. Namun Perang Topat yang digelar di Kompleks Pura Lingsar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), justru jauh dari kesan seram, sebaliknya rasa damai muncul setelah “perang” digelar.
Ratusan peserta perang antara umat Muslim dan Hindu serta suku Sasak dan Bali hadir berbaur menjadi satu. Mereka datang untuk menghadiri sebuah tradisi masyarakat Lombok Barat yang sudah berlangsung ratusan tahun.
Tradisi perang topat ini menceritakan kedamaian masyarakat Lombok Barat saat mempraktikkan hidup dalam keberagaman. Islam dan Hindu menyatu tanpa ada gesekan dan konfrontasi. Yang muncul justru tradisi Perang Topat yang lestari hingga sekarang.
Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid saat puncak Perang Topat, Rabu (11/12/2019) menjelaskan Perang Topat bukan merupakan perang sungguhan, melainkan sebuah tradisi masyarakat Lombok Barat yang sudah berlangsung ratusan tahun.
Ia mengatakan, tradisi ini melambangkan kedamaian masyarakat Lombok Barat saat mempraktikkan hidup dalam keberagaman. Islam dan Hindu menyatu tanpa ada gesekan dan konfrontasi hingga sekarang.
"Rangkaian kegiatan Perang Topat adalah salah satu bukti kehidupan keberagamaan, yang didasari oleh kebersamaan serta nilai-nilai sepenanggungan. Ini sangat hidup di Kabupaten Lombok Barat," kata Fauzan.
Menurut Bupati Fauzan, gambaran keharmonisan umat beragama tersebut bisa disaksikan sebelum puncak Perang Topat dimulai dengan ritual mengarak kerbau. Tokoh agama dari perwakilan umat Muslim dan Hindu memegang tali kerbau saat mengarak keliling taman Pura Lingsar.
“Kerbau merupakan simbol penghormatan kepada umat Islam dan Hindu. Alangkah indahnya kenyataan yang dibungkus dengan kesadaran total bahwa kita semua mahluk Allah SWT, guna merajut persaudaraan dan perdamaian. Jadi filosopi Perang Topat yakni mempertahankna tradisi menjaga toleransi," katanya.
Ia juga meminta kepada Dinas Pariwisata Lombok Barat untuk memastikan kalender penyelenggaraan tradisi Perang Topat agar bisa diketahui setahun sebelumnya.
“Saya minta Dinas Pariwisata untuk bisa mendiskusikannya dengan seluruh pemangku adat supaya tanggal penyelenggaraan tradisi Perang Topat bisa dipastikan lebih awal,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pemasaran I Regional III Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Muh Ricky Fauziyani mengatakan tradisi Perang Topat menjadi pelajaran tentang cara menjaga toleransi dan silaturahmi di antara dua suku dan agama di Lombok Barat.
"Lombok Barat beruntung punya tradisi adiluhung yang tinggi. Itu yang harus kita lestarikan, serta dipromosikan sehingga banyak wisatawan yang tertarik dengan budaya yang ada di sini. Terlebih Lombok memiliki kawasan destinasi super prioritas Mandalika, harus dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Ricky inticerita.com 4:43 PM New Google SEO Bandung, Indonesia
Perang Topat Simbol Kesuburan dan Perdamaian Antar Umat di Lombok
Posted by Inti Cerita on Thursday, December 12, 2019
MEDAN - Poltekpar Medan mempertegas komitmennya untuk mendukung pembangunan destinasi super Prioritas Danau Toba. Caranya, melalui realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tidak hanya itu, Rabu 11 Desember 2019, Poltekpar Medan juga menjalin kerja sama dengan Kabupaten Toba Samosir (Tobasa).
Direktur Poltekpar Medan Anwari Masatip menjelaskan, ada 8 kabupaten di sekitar Danau Toba. Dan semua memiliki keunikan. Hal ini menjadi daya tarik pariwisatanya.
"Dukungan institusi pendidikan pariwisata merupakan hal yang penting saat ini, mengingatDanau Toba merupakan kawasan super prioritas pengembangan pariwisatanya. Dukungan yang sudah kita realisasikan saat ini adalah dengan memfokuskan pengabdian masyarakat dan penelitian ke kabupaten terkait serta memberikan bantuan belajar untuk para putra putri daerah. Kita juga melakukan pendampingan pengembangan desa wisata," tutur Anwari.
Menurut Anwari, Poltekpar Medan telah mencapai kesepakatan dengan Kabupaten Toba Samosir melalui pertemuan di Medan. Sebelumnya telah dilakukan pertemuan di Kabupaten Toba Samosir untuk membicarakan kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak agar hal yang disepakati berguna dengan tepat.
Dalam pertemuan ini Kabupaten Toba Samosir diwakili oleh Sekretaris Daerah Drs. Audi Murphy O. Sitorus, SH, M.Si didampingi Rumaida. Mereka turut menyampaikan harapan kepada Polktekpar Medan agar tidak hanya memberikan bantuan belajar tetapi juga bersedia terlibat dalam event pariwisata di Toba Samosir.
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata Ni Wayan Giri Adnyani, menyambut dengan baik pertemuan tersebut.
"Poltekpar Medan adalah kampus yang paling dekat dengan Danau Toba. Kampus ini harus mampu memenuhi kebutuhan sdm pariwisatanya. Poltekpar Medan tidak bisa menjalankan tugas dengan baik bila tidak didukung oleh stakeholder pariwisata lainnya termasuk didalamnya Dinas Pariwisata terkait. Saya berharap kerjasama dengan Kabupaten Toba Samosir dapat berjalan dengan baik," sahutnya inticerita.com 4:01 PM New Google SEO Bandung, Indonesia
Menteri Hukum dan HAM menerima kunjungan Duta Besar Perancis yang baru, Olivier Chambard pada Jumat, 6 Desember 2019. Dalam pertemuan ini, ada beberapa topik yang dibahas oleh kedua belah pihak salah satunya terkait perkembangan revisi KUHP yang saat ini masih menunggu pengesahan dari parlemen. “Saat ini UU KUHP yang baru masih menunggu pengesahan dari Parlemen. Saya berharap bahwa KUHP yang baru dapat diimplementasikan pada tahun 2020 nanti.” Ujar Yasonna di Ruang Menteri (6/12). Menkumham mengatakan bahwa reaksi yang muncul terkait revisi KUHP ini terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam memahami isi KUHP yang baru.
Dubes Chambard dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pihak kedutaan telah menerima proposal dari Kemenkumham terkait Mutual Legal Asissitance (MLA) dan saat ini pihak Perancis sedang mempelajari hal tersebut. “Permintaan MLA telah kami terima dan akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Kehakiman kami. Permintaan MLA ini akan menjadi salah satu agenda prioritas saya di tahun depan.”ucap Dubes Perancis, Olivier Chambard. Menanggapi hal tersebut, Menkumham akan meminta stafnya untuk menghubungi Kementerian Kehakiman Perancis guna mendiskusikan lebih lanjut terkait MLA antar kedua negara.
Pada tahun 2020 nanti Indonesia dan Perancis akan merayakan 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Guna meningkatkan kerjasama terutama dalam bidang hukum, Menkumham dalam pertemuan ini menerima secara terbuka program kerjasama yang terkait capacity building bagi pegawai Kemenkumham. Tanggapan positif diberikan oleh Dubes Chamberd, ia mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Kehakiman Perancis guna membahas program peningkatan kapasitas bagi Kemenkumham seperti seminar ataupun studi banding.
Turut mendampingi dalam pertemuan ini Linggawati Hakim (Penasehat Menteri), Ian Siagian (Staf Khusus Menteri), Heni Yuwono (Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan dan Baran, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), Catur Budi Fatayatin (Kasubdit Administrasi Pembinaan dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dan Bambang Wiyono (Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama)
inticerita.com
3:46 PM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, menerima kunjungan kehormatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Malaysia, H.E. Tan Sri Muhyiddin bin Mohd. Yassin. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, ke dua belah pihak membahas beberapa isu terkait ke dua negara, salah satunya tentang permasalahan pendatang tanpa izin/keimigrasian, terutama di kawasan perbatasan.
“Saat ini Malaysia sedang dalam penyusunan sebuah master plan guna menyelesaikan permasalahan pendatang tanpa izin yang masuk ke Malaysia,” ujar Muhyiddin di Ruang Rapat Menkumham, Gedung Imigrasi, Jakarta, Selasa (10/12/2019). Salah satu bagian dari master plan untuk menyelesaikan masalah pendatang tanpa izin adalah dilakukannya peninjauan kembali Border Crossing Agreement (BCA). Saat ini Indonesia dan Malaysia sedang dalam tahap finalisasi peninjauan kembali Border Crossing Agreement (BCA), karena perlunya pembaharuan beberapa pasal yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Menkumham mewakiliki Pemerintah Indonesia mengatakan siap membantu Malaysia dalam implementasi master plan tersebut. “Kami berharap BCA dapat diselesaikan sehingga dapat membantu permasalahan di perbatasan seperti di Kalimantan.” tukas Yasonna.
Selanjutnya Mendagri Malaysia mengatakan, bahwa penyelesaian dari review Border Crossing Agreement merupakan hal yang krusial. “BCA menjadi sebuah poin penting bagi segala permasalahan di perbatasan karena di kawasan perbatasan banyak digunakan sebagai perlintasan orang dan barang,” ucap Muhyiddin.
Selain masalah keimigrasian, ke dua Menteri juga saling berbagi pengalaman terkait masalah yang dihadapi oleh masing-masing negara, seperti masalah di bidang pemasyarakatan, dan isu terkait cybercrime, terlebih dengan maraknya tindak kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh sindikat terorganisir beberapa tahun belakangan ini.
“Saat ini kami menghadapi permasalahan over capacity di penjara-penjara di Indonesia dan yang menyebabkan hal ini ialah banyaknya tahanan dalam kasus narkoba. Oleh karena itu kami berharap dapat saling berbagi pengalaman dalam bidang manajemen kepenjaraan dengan Malaysia,” kata Yasonna.
Dengan pertemuan antar menteri ini, diharapkan hubungan ke dua negara dapat semakin terjalin dengan baik, dan terus ditingkatkan guna menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
Turut hadir dalam pertemuan mendampangi Menkumham, Penasehat Menteri Linggawaty Hakim; Staf Khusus Menteri, Ian Siagian; Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny F. Sompie; Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo R. Muzhar; Dirjen Pemasyarakatan (PAS), Sri Puguh Budi Utami, Direktur Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri RI, Denny Abdi
inticerita.com
3:35 PM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bambang Rantam Sariwanto mewakili Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly membuka secara resmi Musyawarah Nasional (Munas) yang pertama Perkumpulan Analis Imigrasi (Peranim) di Jakarta pada Rabu-Jumat (11-13/12).
Dalam sambutannya, Sekjen Kemenkumham mendorong peran dan fungsi Analis Imigrasi untuk lebih profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Hal ini dilakukan juga melalui peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia para analis imigrasi.
"Potensi para analis imigrasi diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi Kemenkumham," ujarnya.
Sekjen Kemenkumham juga menegaskan posisi analis untuk mengoptimalkan segala sesuatu yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun dirinya juga berharap agar regulasi yang ada bisa menyesuaikan dengan kondisi terkini yang ada.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F. Sompie menyambut baik digelarnya Munas ke 1 Peranim. Dirjen Imigrasi mengapresiasi baik pengembangan sumber daya manusia Analis Imigrasi melalui mentoring yang merupakan satu metode yg ada pada konsep Corporate University Kemenkumham.
"Forum ini bisa menjadi diskusi dalam mencari solusi yang baik dalam menentukan nasib Analis Imigrasi ke depannya," jelasnya.
Pada Munas Pertama Peranim yang mengambil tema "Bersama PERANIM, Kita Tingkatkan Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian" diikuti oleh 134 peserta dan 71 orang peninjau. Munas akan diisi dengan diskusi panel dan sidang-sidang dalam menyusun program kerja serta pengayaan pengetahuan keimigrasian
inticerita.com
3:31 PM
New Google SEO
Bandung, Indonesia
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Kementerian Perdagangan kembali meningkatkan intensitas dalam menjaga harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) di daerah. Kali ini, Kemendag diwakili Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tjahya Widayanti bersama tim melakukan pemantauan harga dan pasokan bapok di Pontianak, Kalimantan Barat, pada hari ini, Kamis (12/12).
Pemantauan dilakukan di beberapa titik seperti pasar rakyat, ritel modern, gudang distributor, serta gudang Bulog Divre Kalimantan Barat
“Lebih dari dua tahun terakhir ini Pemerintah telah berhasil menjaga harga dan pasokan bapok tetap stabil menjelang peringatan hari besar keagamaan nasional (HBKN). Kemendag berkomitmen melanjutkan kesuksesan tersebut dengan melakukan upaya-upaya antisipatif dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait bapok di daerah, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Tjahya.
Berdasarkan pantauan di Pasar Flamboyan, beras medium dijual dengan harga Rp10.000/kg, beras Bulog Rp9.800—Rp9.900/kg, beras premium Rp13.000/kg, gula pasir Rp12.500/kg, minyak goreng curah Rp10.200/liter, daging ayam Rp30.000/kg, daging sapi Rp125.000/kg, telur ayam ras Rp23.000/kg, cabe merah keriting Rp30.000/kg, cabe merah besar Rp25.000/kg, cabe rawit merah Rp30.000/kg, bawang merah Rp27.000/kg, dan bawang putih Rp25.000/k
Tjahya mengungkapkan, hasil pantauan di Pasar Flamboyan menunjukkan harga bapok relatif stabil. “Secara umum, harga bapok seperti beras, gula, dan minyak goreng di Pasar Flamboyan, Kota Pontianak relatif stabil. Untuk pasokan juga tidak ada kendala berarti dari sisi ketersediaan dan pendistribusian di Kota Pontianak. Kondisi harga-harga tersebut diprediksi stabil hingga akhir tahun mengingat distribusi pasokan bapok terpantau lancar,” terang Tjahya.
Selain meninjau bapok di pasar rakyat, Tjahya meninjau kesiapan pasokan bapok di Gudang Bulog Divre Kalimantan Barat, ritel modern Transmart Carrefour dan Hypermart, gudang distributor bapok, serta menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kesiapan Bapok Menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
Tjahya mengungkapkan, pasokan beras di Gudang Bulog tersebut aman. Secara keseluruhan, di Gudang Bulog Divre Kalimantan Barat, pasokan beras untuk Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebanyak 4.793 ton yang cukup memenuhi kebutuhan hingga sembilan bulan ke depan. Sedangkan dari hasil pemantauan di ritel modern, stok bapok terpantau stabil dan sesuai harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Pada kesempatan ini, pihak ritel modern juga menyampaikan bahwa pihaknya akan menambah pasokan bapok untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan permintaan
Sementara itu, pada Rakorda, Tjahya menyampaikan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah mengidentifikasi pasokan bapok di lapangan, melalui Rakorda ini dikoordinasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan pihak terkait dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bapok menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020
“Rakorda ini merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bapok dalam menghadapi Natal 2019 dan Tahun Baru 2020,” ujar Tjahya.
Rakorda dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan dihadiri Kepala Bulog Divre Kalimantan Barat Bubun Subroto, Kepala Satgas Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh AKP Deni Satria; serta perwakilan dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, hadir pula Tim Pengendali Inflasi Daerah, perwakilan Satgas Pangan, perwakilan Bulog, serta pelaku usaha bapok.
“Untuk menjaga inflasi bahan makanan pada tingkat yang stabil, beberapa komoditas bapok yang perlu diantisipasi pasokannya antara lain daging ayam, bawang merah, telur ayam ras, dan gula. Kami mengimbau Pemerintah Daerah memantau dan melaporkan keamanan dan kelancaran distribusi bapok dan jumlah stok bapok yang dimiliki pedagang di pasar pantauan,” terang Tjahya.
Tjahya melanjutkan, hal itu perlu dilakukan guna mengetahui perkiraan kebutuhan stok bapok harian di pasar-pasar tersebut dan segera melaporkan jika ada gejolak harga ataupun hambatan distribusi
Rakorda ini merupakan salah satu implementasi amanat Rapat Koordinasi Nasional bapok di Jawa Timur pada 4 Oktober 2019. Pada kesempatan tersebut, Menteri Perdagangan telah memberikan arahan untuk segera melakukan langkah antisipasi menjelang Natal 2019 Tahun Baru 2020, mewaspadai tantangan terkait kondisi kekeringan ekstrem, dan menjaga kelancaran pasokan ke masyarakat dan keterjangkauan harga di pasar.
Rangkaian pantauan kepasar rakyat dan Rakorda ini dijadwalkan berlangsung di 15 daerah pantauan pada minggu ke-2 November hingga minggu ke-2 Desember 2019. Daerah pantauan utama yaitu Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya merayakan Natal. Sementara itu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali diprediksi berpotensi memberikan andil inflasi cukup tinggi.
Selanjutnya, Tim Penetrasi Pasar akan terjun ke 82 kabupaten/kota pantauan untuk mengawal pasokan bapok pada 16—20 Desember 2019. Pada kegiatan itu, Tim Penetrasi Pasar akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satgas Pangan Daerah.
“Kami ingin agar masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang tanpa mengkhawatirkan gejolak harga bapok di pasar,” pungkas Tjahya.
sumber : kemendag inticerita.com 1:51 PM New Google SEO Bandung, Indonesia
